CIKARANG PUSAT, aksaraharian.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) mengalokasikan anggaran sebesar Rp192 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2026. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengerjaan 106 titik proyek yang tersebar di 23 kecamatan.
Kepala Bidang Pembangunan Jalan SDA-BMBK Kabupaten Bekasi, Dede Chairul, mengatakan pekerjaan yang dilaksanakan meliputi rekonstruksi jalan, pelebaran, hingga pemeliharaan rutin dan berkala.
“Total ada 106 titik kegiatan yang tetap kami jalankan, meskipun anggaran turun sekitar Rp104 miliar dibanding tahun lalu,” ujar Dede di Cikarang Pusat, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, anggaran pembangunan jalan tahun ini mengalami penurunan signifikan dibanding 2025 yang mencapai Rp297 miliar. Penurunan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor teknis dan perubahan regulasi pengadaan.
Menurutnya, penerapan e-Katalog versi 6 dengan skema mini kompetisi serta perubahan aturan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) membuat pihaknya harus melakukan revisi ulang terhadap perencanaan yang sebelumnya telah disusun.
Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut berdampak pada melonjaknya harga material konstruksi seperti aspal, beton, dan lapisan pondasi agregat (LPA).
“Akibatnya target panjang jalan ikut terkoreksi. Kalau sebelumnya satu kilometer, sekarang kemungkinan hanya bisa terealisasi sekitar 800 meter,” katanya.
Dede juga mengungkapkan proses lelang proyek tahun ini mengalami keterlambatan. Jika pada tahun sebelumnya kontrak pekerjaan sudah berjalan sejak Februari, maka hingga awal Mei 2026 proses tersebut masih tertunda akibat penyesuaian regulasi.
Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan proses lelang dapat dimulai pada akhir Mei 2026 melalui mekanisme e-Katalog maupun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Berdasarkan data SDA-BMBK, Kabupaten Bekasi memiliki 281 ruas jalan dengan total panjang sekitar 1.077 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen berada dalam kondisi baik, sedangkan 30 persen lainnya atau sekitar 300 kilometer masih mengalami kerusakan.
Dengan kemampuan penanganan rata-rata 50 kilometer per tahun, pemerintah daerah diperkirakan membutuhkan waktu hingga enam tahun untuk menuntaskan jalan rusak, di luar potensi kerusakan baru yang terus muncul akibat keterbatasan pemeliharaan.
Untuk tahun ini, prioritas pembangunan difokuskan pada wilayah utara Kabupaten Bekasi, khususnya Kecamatan Babelan dan Tarumajaya yang dinilai memiliki tingkat kerusakan cukup tinggi.
Beberapa ruas jalan yang menjadi prioritas penanganan di antaranya Jalan Baru Tanggul Bahagia, Lingkar Babelan, ruas Bojong Karatan–Marunda, serta Batas Kota Bojong Karatan–Buni Bakti.
Sementara di wilayah selatan, pembangunan difokuskan pada koridor Bojongmangu hingga Sukamukti yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor.
Pemkab Bekasi juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui platform digital untuk pelaporan jalan rusak di wilayah masing-masing.
“Seluruh kecamatan tetap mendapat intervensi, namun prioritas kami berdasarkan tingkat kerusakan jalan,” tandas Dede.
(Source:Diskominfo Kab, Bekasi)
