Bekasi, aksaraharian.com – Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Heri Jakaria, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tiga sektor yang menjadi prioritasnya adalah pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
Komitmen tersebut disampaikan Heri usai dilantik sebagai anggota BPD Desa Karangbaru periode 2026–2034 bersama 1.564 anggota BPD se-Kabupaten Bekasi. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dipimpin Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (22/7/2026).
Menurut Heri, yang akrab disapa Herjak, BPD harus memperjuangkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar memenuhi keinginan.
“Yang kita perjuangkan bukan sekadar keinginan masyarakat, tetapi yang benar-benar menjadi kebutuhan. Pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan merupakan kebutuhan primer yang harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Herjak mendorong pemerintah desa menghadirkan program beasiswa bagi pelajar dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.
Sementara pada sektor kesehatan, ia mengusulkan peningkatan layanan ambulans desa, optimalisasi bantuan kepesertaan BPJS Kesehatan maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta pemberian santunan bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat anggota keluarganya sakit.
“Kalau kepala keluarganya sakit dan tidak bisa bekerja, tentu keluarganya juga perlu mendapat perhatian. Ini yang harus kita pikirkan bersama,” katanya.
Untuk sektor ketenagakerjaan, Herjak menilai Desa Karangbaru memiliki peluang besar karena berada di kawasan yang dikelilingi sekitar 60 perusahaan. Menurutnya, potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi warga melalui sinergi dengan Karang Taruna dan berbagai pihak terkait.
“Kita ingin angka pengangguran di Desa Karangbaru dapat ditekan dengan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” ucapnya.
Selain memaparkan program prioritas, Herjak juga menegaskan peran strategis BPD sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa, mengawasi pelaksanaan APBDes, pembangunan desa, hingga pelayanan publik.
Ia menekankan bahwa hubungan BPD dengan kepala desa merupakan hubungan kemitraan yang sejajar dalam menjalankan pemerintahan desa.
“BPD adalah mitra kepala desa. Kami bersama-sama membahas rancangan peraturan desa, mengawal aspirasi masyarakat, sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan desa agar tetap transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” tegasnya.
Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Herjak memastikan seluruh anggota BPD akan menjaga netralitas serta mengawal seluruh tahapan Pilkades, mulai dari pembentukan panitia, pendaftaran bakal calon, pemungutan suara hingga pelantikan kepala desa terpilih.
“Kami ingin Pilkades berjalan aman, jujur, adil, dan tanpa keberpihakan. Netralitas BPD adalah harga mati,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat memilih calon kepala desa berdasarkan kompetensi, integritas, dan kemampuan memimpin, bukan karena faktor usia maupun kedekatan pribadi.
“Kepala desa harus memiliki kompetensi, integritas, dan mampu menjadi figur yang memimpin seluruh masyarakat desa. Itulah yang paling penting,” pungkasnya.
(Red)
