Bogor, aksaraharian.com — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa pemekaran Kabupaten Bogor Barat hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat bersatu dan prosesnya dijalankan secara logis, terukur, serta berbasis kesiapan nyata, bukan sekadar wacana normatif.
Hal tersebut disampaikan Rudy saat membuka Lokakarya dan Pelantikan Pengurus Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPP KBB) di Gedung SBS Premier Venue, Rabu (17/12/25).
Dalam sambutannya, Bupati Bogor mengajak seluruh pihak melakukan refleksi dan evaluasi atas perjuangan pemekaran Bogor Barat yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade. Ia menekankan pentingnya meninggalkan kepentingan pribadi maupun kelompok demi tujuan bersama.
“Kalau kita benar-benar ingin Kabupaten Bogor Barat mekar, kuncinya hanya satu, yaitu kebersamaan. Jangan membawa warna partai atau golongan. Yang kita perjuangkan adalah kepentingan masyarakat Bogor Barat,” tegas Rudy.
Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Bogor, tokoh ulama dan tokoh masyarakat, perwakilan organisasi keagamaan, jajaran KPP KBB, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan wilayah Bogor Barat.
Rudy menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk mendukung pemekaran. Salah satunya adalah pengajuan permohonan lahan calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat kepada PTPN pada Agustus 2025 yang pada prinsipnya telah disetujui pada November 2025.
“Calon ibu kota tetap direncanakan berada di Kecamatan Cigudeg, sesuai dengan keputusan dan kajian para tokoh Bogor Barat sebelumnya,” jelasnya.
Selain kesiapan lahan, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur wilayah Bogor Barat dalam sepuluh bulan terakhir. Pembangunan tersebut meliputi jalan, kawasan permukiman, hingga fasilitas dasar, termasuk akses jalan Malasari menuju perbatasan Sukabumi yang selama puluhan tahun belum tersentuh pembangunan.
“Kami tidak banyak bicara, kami bekerja dengan data dan fakta. Infrastruktur Bogor Barat kami siapkan sekarang, bukan tahun depan,” ujarnya.
Rudy menambahkan, proses pemekaran Kabupaten Bogor Barat saat ini telah memasuki tahapan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). Pemerintah daerah menargetkan penyelesaian administrasi dan land clearing pada 2026, dilanjutkan pembangunan infrastruktur pemerintahan pada 2027, hingga beroperasinya pusat pelayanan publik dan fasilitas pemerintahan pada 2028.
Sementara itu, Ketua KPP KBB, Yana Nurheryana, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bogor atas komitmen dan kerja nyata dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Nanggung dan Malasari yang selama ini dinilai tertinggal.
“Selama bertahun-tahun wilayah Nanggung dan Malasari nyaris tidak tersentuh pembangunan. Hari ini kami melihat bukti nyata, bukan sekadar narasi,” kata Yana.
Ia menambahkan, pembangunan yang dimulai pada 2025 dan direncanakan rampung pada 2026 menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Bogor Barat.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar perjuangan pemekaran ini terus dikawal hingga ke tingkat pemerintah pusat, sehingga pembangunan yang telah dimulai benar-benar memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Hnd
