Tangerang, aksaraharian.com – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menegaskan pentingnya skala prioritas dan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2027. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Pendopo Bupati Tangerang, Selasa (14/4/2026).
Dalam arahannya, Maesyal menekankan bahwa program pembangunan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Sejumlah persoalan mendesak seperti infrastruktur jalan, penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sampah, hingga penanganan banjir menjadi fokus utama yang ditargetkan tuntas pada tahun anggaran 2027.
“Kami sepakat bersama TAPD untuk memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kegiatan seremonial atau sosialisasi bisa ditunda agar anggaran lebih efektif,” ujar Maesyal.
Ia menjelaskan, Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk menghimpun aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. Proses ini menjadi lanjutan dari penjaringan usulan yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan.
Menurutnya, tema pembangunan tahun 2027 adalah “Optimalisasi Sektor Industri, Perdagangan, dan Ketahanan Pangan Berbasis Berkelanjutan” sebagai bagian dari tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Arah kebijakan tersebut difokuskan pada enam prioritas utama, di antaranya peningkatan tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Untuk memastikan kualitas perencanaan, Pemkab Tangerang juga mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap tahapan. Ia berharap forum Musrenbang ini mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang adaptif dan menjawab tantangan pembangunan ke depan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Erwin Mawandy, menyebut Musrenbang RKPD sebagai instrumen penting dalam menyepakati berbagai aspek krusial pembangunan daerah.
“Mulai dari penentuan prioritas program, pagu indikatif, hingga target kinerja perangkat daerah, semuanya dibahas dalam forum ini,” jelasnya.
Erwin menambahkan, pihaknya juga melakukan sinkronisasi dengan program prioritas pemerintah provinsi serta klarifikasi usulan dari tingkat kecamatan agar tepat sasaran sesuai kebutuhan wilayah.
Dengan proses tersebut, diharapkan dokumen RKPD 2027 tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjadi solusi nyata atas berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Tangerang.
(Hnd)
