Sumedang, aksaraharian.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja bersama Kepala Bappeda menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/25).
Dalam keterangannya, Sekda Soma menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah dari provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, dan dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 26 hingga 29 Oktober 2025.
“Menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 600.3/7565/SJ, saya bersama Kepala Bappeda hadir langsung mengikuti Rakor ini. Sejak kemarin malam hingga hari ini sudah berlangsung dua hari dari total empat hari pelaksanaan. Semua Sekda provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia hadir di IPDN Jatinangor,” ujar Soma.
Ia menambahkan, Rakor ini membahas berbagai isu strategis nasional, antara lain dana transfer daerah, keselarasan pelaksanaan program pusat dan daerah, serta isu lainnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah.
“Acara ini sangat penting untuk menyinkronkan berbagai program dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya terkait dana transfer yang dirasakan menurun di daerah, serta isu-isu lain yang disampaikan langsung oleh Mendagri, Wamendagri, Bappenas, Kemenkeu, dan kementerian terkait lainnya,” jelasnya.
Soma menyebut, kegiatan tersebut diikuti oleh 38 Sekda dan Kepala Bappeda provinsi, serta 514 Sekda dan Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Indonesia.
“Kami memahami arahan pemerintah pusat bahwa daerah harus mampu mandiri, tidak terlalu bergantung pada pusat dalam mengelola pelayanan publik, manajemen pemerintahan, dan anggaran. Insya Allah, banyak hal yang bisa kita sinkronkan dalam kesempatan ini,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan bahwa Rakor ini tidak hanya bertujuan menyinkronkan program pusat dan daerah, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2025 dan mempersiapkan penyusunan RKPD tahun 2026.
“Rapat koordinasi ini mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 yang telah dan sedang berjalan, serta memberikan bekal kepada daerah untuk menyusun RKPD dalam penyusunan APBD 2026,” terang Tito.
Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah daerah dengan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, pengangguran, perumahan kumuh, ketahanan pangan, dan pengelolaan sampah.
“Program pemerintah daerah harus linier dan selaras dengan program unggulan Bapak Presiden. Karena itu, kementerian terkait seperti PUPR, Keuangan, Kesehatan, Riset Dikti, Pendidikan, KemenPAN-RB, Kemensos, Koperasi, dan Bappenas hadir agar para peserta Rakor mendapat pemahaman yang lebih mendalam,” tutup Mendagri Tito Karnavian.
Red
