Cibinong, aksaraharian.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam pelaksanaan sejumlah program strategis daerah. Langkah ini dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Komitmen tersebut disampaikan Rudy Susmanto usai kegiatan Koordinasi Evaluasi Program Tahun 2025 dan Pembahasan Rencana Kerja serta Program Prioritas Tahun 2026, sekaligus pembahasan alih fungsi lahan dan pertambangan di Kabupaten Bogor bersama KPK, yang berlangsung di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Selasa (20/1).
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK RI Bahtiar Ujang Purnama, Kepala Satgas Korsup Wilayah II KPK RI, PIC KPK Wilayah Jawa Barat, serta jajaran tim KPK. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, para asisten dan staf ahli, Inspektur, kepala perangkat daerah, direktur RSUD, pimpinan BUMD, serta para camat.
Rudy Susmanto menegaskan, pendampingan KPK merupakan bagian dari komitmen Pemkab Bogor untuk membuka lembaran baru tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan profesional.
“Pemkab Bogor secara resmi meminta pendampingan KPK terhadap sejumlah program strategis. Ini merupakan evaluasi satu tahun perjalanan pemerintahan kami sekaligus respons atas berbagai aduan masyarakat dan pemberitaan yang berkembang,” ujar Rudy.
Menurutnya, pendampingan tersebut penting agar setiap kebijakan dan program strategis berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu fokus utama pembahasan adalah persoalan pertambangan dan alih fungsi lahan yang selama ini menjadi perhatian publik.
“Pembahasan sektor pertambangan dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mulai hari ini hingga esok. Selain itu, kami juga meminta pendampingan KPK untuk proyek strategis seperti pembebasan lahan jalan khusus angkutan tambang dan barang, pembangunan Jalan Rancabungur–Leuwiliang, serta program strategis lainnya,” jelasnya.
Rudy menambahkan, pendampingan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Polres Bogor guna memastikan pengawasan berjalan optimal.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK RI Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi peningkatan skor pengelolaan integritas Pemkab Bogor pada tahun 2025 yang mencapai 73,8. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan adanya perbaikan tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto.
“Kami melakukan evaluasi tata kelola pemerintahan tahun 2025, dan salah satu capaian positifnya adalah meningkatnya skor pengelolaan integritas Kabupaten Bogor menjadi 73,8,” ujar Bahtiar.
Ia menyebutkan, KPK juga menyoroti delapan area tata kelola pemerintahan yang perlu terus diperbaiki, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa, perencanaan, serta penganggaran.
Selain itu, KPK bersama Pemkab Bogor membahas tata kelola pertambangan sebagai sektor strategis yang memerlukan penanganan kolaboratif lintas instansi.
“KPK akan berkolaborasi dengan Pemkab Bogor, Kejaksaan, Kepolisian, Pemerintah Provinsi, dan pihak terkait lainnya untuk memperbaiki tata kelola pertambangan. Manfaat ekonomi harus diperhitungkan, namun dampak lingkungan juga harus diminimalisir,”pangkasnya.
(Source : Diskominfo Kabupaten Bogor)
