Tangerang, aksaraharian.com – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tingkat Provinsi Banten yang dipusatkan di Alun-alun Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Kamis (27/11/25).
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk meneguhkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid mengapresiasi pelaksanaan Hakordia tingkat Provinsi Banten yang digelar di Kabupaten Tangerang. Ia menegaskan bahwa integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pegangan utama Pemkab Tangerang dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus menjaga integritas dalam pelayanan publik, memastikan setiap program berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Bupati menambahkan, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pihak, termasuk aparatur, dunia pendidikan, dan masyarakat luas. Dengan kolaborasi yang baik, ia optimistis Kabupaten Tangerang dapat terus bergerak menuju daerah yang maju dan berdaya saing tinggi.
“Kami berharap sinergi ini terus terjaga. Dengan integritas sebagai landasan, insyaAllah Kabupaten Tangerang dapat menjadi daerah yang maju, berdaya saing, dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga,” imbuhnya.
Ia juga menekankan bahwa Hakordia 2025 harus dijadikan momentum memperkuat tekad bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik korupsi. “Ini menjadi momen bagi kita semua untuk makin memperkuat tekad mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni dalam arahannya menekankan bahwa isu antikorupsi merupakan topik yang tidak pernah lekang oleh waktu. Menurutnya, korupsi adalah ancaman nyata yang dapat merusak kesejahteraan rakyat, menghambat pembangunan, dan menggerogoti masa depan generasi mendatang.
“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, melainkan persoalan moral, budaya, dan tata kelola. Ia merusak kepercayaan publik, menghambat pelayanan, memperlebar kesenjangan sosial, dan menggerogoti kualitas pembangunan,” ujar Andra Soni.
Gubernur menyebut bahwa tindakan korupsi telah merampas hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, sebuah pemerintahan tidak akan mampu melayani rakyat secara optimal apabila praktik korupsi masih terjadi.
Ia juga menyoroti pentingnya dunia pendidikan sebagai benteng awal pembentukan karakter antikorupsi. Menurutnya, sekolah harus menjadi zona integritas yang bebas dari praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan wewenang.
“Nilai integritas tidak lahir dari ceramah semata, tetapi dari keteladanan,” tegasnya.
Lebih jauh, Gubernur menyampaikan bahwa Pemprov Banten terus memperkuat sistem tata kelola pemerintahan melalui perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga pengawasan dan evaluasi. “Banten harus maju, adil, merata, dan tidak korupsi. Itu visi yang terus kita dengungkan sebagai pengingat bagi seluruh aparatur,” pungkasnya.
Kegiatan Hakordia 2025 di Balaraja turut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran OPD, pelajar, guru, serta berbagai elemen masyarakat yang turut menyuarakan komitmen bersama melawan korupsi.
Red
