Cikarang Pusat, aksaraharian.com — Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kabupaten Bekasi terus menunjukkan perannya sebagai pusat layanan terpadu bagi masyarakat. Sepanjang Januari 2026, sebanyak 4.620 warga tercatat memanfaatkan berbagai layanan administrasi dan perizinan di fasilitas tersebut.
MPP dan GPP yang berlokasi di Lotte Mart Cikarang Utara serta Aeon Mall Deltamas itu setiap hari melayani sekitar 160 hingga 300 pengunjung. Tingginya angka kunjungan menandakan kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi masih sangat besar.
Ketua Tim Bidang Perizinan Sosial dan Ekonomi DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Sarwoko, menyebut pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintah di mata masyarakat.
“Wajah pemerintah itu tidak banyak, tapi satu yaitu pelayanan publik,” ujar Sarwoko saat ditemui di Kantor DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, Jumat (06/02/2026).
Menurutnya, keberadaan MPP merupakan bagian dari program nasional sehingga setiap aktivitas pelayanan dilaporkan secara rutin kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Setiap bulan kami melaporkan aktivitas Mal Pelayanan Publik ke Kemenpan-RB karena ini amanat dari kementerian,” jelasnya.
Beragam instansi membuka tenant layanan di MPP dan GPP Kabupaten Bekasi. Di antaranya DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Bank BJB, Samsat Corner, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Kanwil DJP Cikarang Selatan, Perumda Tirta Bhagasasi, ATR/BPN, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Taspen, Disdukcapil, Kantor Pos, hingga Bapenda.
Dengan konsep layanan satu pintu, masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan seperti perizinan usaha, administrasi kependudukan, pajak, kesehatan, hingga ketenagakerjaan dalam satu lokasi tanpa harus berpindah kantor.
Meski demikian, Sarwoko mengakui masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, yakni pembangunan gedung MPP permanen. Saat ini fasilitas yang digunakan masih berstatus sewa sehingga dinilai kurang representatif untuk jangka panjang.
“Yang ada sekarang masih sewa dan kurang representatif. Ke depan kami berharap bisa membangun gedung baru khusus layanan publik,” katanya.
Ia menambahkan, Kabupaten Bekasi perlu memiliki gedung MPP yang ikonik sekaligus multifungsi, seperti yang telah dimiliki sejumlah daerah lain.
“Contohnya Kabupaten Bandung. MPP-nya ikonik dan langsung terlihat dari gerbang tol. Itu bisa menjadi kebanggaan daerah,” tandasnya.
Dengan tingginya minat masyarakat, keberadaan MPP dan GPP diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
(Red)
